banner 728x250

Pemda bersama Kodim Tobole dan Polres Halut Tandatangani NPHD

Penandatanganan NPHD

HALUT, KONTRASNEW.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) bersama TNI dan Polri melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2024, di ruang meeting Fredy Tjandua, lantai II kantor Bupati Halmahera Utara, Rabu (06/12/2023).

Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara, Ir. Frans Manery bersama Kapolres Halmahera Utara AKBP Moh. Zulfikar Iskandar, S.I.K serta Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf Davit Sutrisno Sirait,S.E.

Penandatanganan NPHD dihadiri juga Sekertaris Daerah Drs. Erasmus Joseph Papilaya, M.T.P,  Wakapolres Halut Kompol Andreas Adi, Wakil Ketua DPRD Halut Shamsul Bahri Umar, Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris, para Asisten Setda Halut, Staf ahli Bupati, Kaban Kesbangpol Drs Anwar kabalmay, Ketua KPUD Halut Mohammad Rizal dan pimpinan OPD.

Kesbangpol Drs Anwar kabalmay pada laporan kegiatan mengatakan, penandatanganan NPHD dimana seluruh pemerintah kabupaten kota belum ada kesepakatan dana sharing, dengan pemerintah Pemprov. Sehingga yang kami laksanakan dalam kesempatan ini adalah kebutuhan total anggaran pengamanan baik’ untuk polres sebesar 7.5 Milyar dan Kodim 1508/Tobelo sebesar 2.5 Milyar setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Pemprov sehingga sharing anggaran pemerintah daerah menanggung 60 persen dan Pemprov 40 persen.

“Hari ini kita laksanakan Kegiatan ini dengan isi perjanjian di cairkan dalam 3 tahap yakni tahap pertama 40 persen tahap kedua 30  dan Tahap ketiga 30 Persen,” jelasnya.

Selain itu, Sekda Halut, Drs. Erasmus Joseph Papilaya, M.T.P, saat memberikan penjelasan teknis NPHD mengatakan Pemda Halut sudah berkoordinasi dengan sekda provinsi dan dikasi gambaran untuk dana KPU Bawaslu Serta pengamanan itu sharing dengan arahan lebih lanjut kita jalankan saja penandatanganan tersebut.

“Karena siklus anggaran kita sesuaikan antara KPU dan Bawaslu serta pengamanan sehingga dana kita atur dengan kekuatan fiskal dan dilaksanakan secara sharing dengan pemerintah Pemprov Maluku Utara,” paparnya.

Sementara Bupati Halut Frans menary pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa NPHD bertujuan meningkatkan akses dan fasilitas di daerah dalam melaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan Pilkada.

“Sinergitas antara Pemda dan TNI- Polri harus tetap terpelihara dengan baik, sehingga Pilkada 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Diharapkan kepada penyelenggara terus menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas,” singkat Bupati.

 

(Willy)