BANDUNG, KONTRASNEW.Com – Sesuai informasi yang didapatkan tim Kontras dari salah satu Kepala Sekolah SD di kecamatan Cileunyi, bahwa pada tahun 2023 dikecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Ketua K3S(Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Asep Somantri lakukan pungutan ke seluruh SD yang ada di Kecamatan Cileunyi. Pungutan itu diantaranya untuk MKKS sebesar Rp 750/siswa, PKG sebesar Rp 750/siswa dan untuk operasional kantor korwil Rp 270/siswa. Sementara pihak sekolah untuk memenuhi iuran tersebut menggunakan dana bos yang pada prinsipnya bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana bos, pungli kah?
Beberapa waktu lalu tim Kontras berkunjung ke SDN Cibiru 06 untuk klarifikasi kepada kepala sekolah sekaligus selaku ketua K3S, Asep Somantri perihal kebenaran informasi tersebut, serta apa yang menjadi dasar atau peraturan sehingga pungutan tersebut dilakukan mengingat iuran untuk MKKS, PKG, operasional kantor korwil tidak ada diatur dipetunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana bos.
Mengenai hal itu, Asep sendiri membenarkan adanya iuran-iuran yang dipungut ke seluruh sekolah SD di kecamatan Cileunyi. Beliau mengatakan terkait dasar atau aturan mengenai pungutan tersebut mengacu pada hasil putusan musyawarah mufakat antara Korwil. Pengawas, PGRI, Kepala sekolah kecamatan Cileunyi.
Asep menjelaskan pula bahwa melalui musyawarah dana tersebut diadakan dengan catatan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan Cileunyi, contohnya KKG (Kelompok Kerja Guru) baik itu KKG PAI dan KKG PJOK. Adapun biaya-biaya tersebut sebenarnya untuk peningkatan mutu itu sendiri, ucap Asep.
Disamping itu dana yang kami terima sudah diperiksa oleh Inspektorat dan 3 bulan sekali Disdik Kabupaten Bandung juga melakukan monitoring dan evaluasi dan tidak ada permasalahan di kecamatan cileunyi mengenai hal itu, jelas Asep.
Tidak lama kemudian setelah wawancara dengan ketua K3S Asep Somantri, tim Kontras berkunjung ke Kantor Inspektorat untuk menanyakan terkait pemeriksaaan dana dari hasil pungutan ke sekolah SD di kecamatan Cileunyi, namun sayang yang berkompeten untuk perihal itu sedang tidak berada di kantor.
Begitu pula ketika tim Kontras berkunjung ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Bandung ataupun Kepala Bidang SD seputar pungutan tersebut, mereka pun sedang ada kegiatan diluar.
(Eryanto)
