HALUT, KONTRASNEW.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Peringatan hari ulang tahun ke -20 Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 dengan Tema ” Mantapkan infrastruktur dan tingkatkan ekonomi masyarakat serta mendorong transformasi digital” di ruang paripurna DPRD, Rabu (31/05/2023).
Selain dihadiri Ketua dan anggota DPRD, juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan dan unsur forkopimda lainnya dan para pimpinan OPD Halut.
Ketua DPRD Halut, Janlis G. Kitong mengatakan bahwa perputaran waktu yang terjadi secara alamiah tanpa terasa telah mengantarkan Kita pada bulan kelima Tahun 2023, dimana tepatnya Tanggal 31 Mei Tahun 2023 adalah hari bersejarah terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara.
Janlis mengatakan, semua tahu bahwa berdasarkan sejarah, tanggal 31 Mei 2003 adalah hari lahirnya Kabupaten Halmahera Utara, yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Hari ini, tepatnya tanggal 31 Mei 2023, Kita kembali memperingati Hari Ulang tahun ke 20 Kabupaten Halmahera Utara.
“Kita semua patut memaknai, bahwa peringatan ulang tahun bukan sekedar acara serimonial belaka yang dilaksanakan tanpa makna, tetapi lebih dari pada itu, ini menjadi moment berarti bagi Kita semua untuk mereflekesikan kembali hari bersejarah ini, seraya merenungkan perjalanan berkabupaten secara definitif yang sudah berlangsung selama kurun waktu 20 tahun,” ucapnya.
Menurutnya, peringatan Hari Ulang Tahun menjadi sesuatu hal yang sangat penting, karena memiliki dua makna yang sangat esensial. Yakni bermakna peringatan yang bersifat ke dalam, dalam artian untuk evaluasi, introspeksi, agar sadar akan keberadaan jati dirinya sebagai referensi untuk ke depan yang lebih baik. Sementara itu juga bermakna perayaan yang dikandung, maksud sebagai suatu pengamatan bahwa hari itu adalah hari jadinya sebagai tanggal keberadaannya.
“Hari ulang tahun merupakan refleksi perjalanan yang telah ditempuh selama satu tahun. Bagi tiap orang, ulang tahun adalah hari penting, setidaknya untuk mengingat baik buruknya perjalanan dalam satu tahun terakhir. Melalu moment Hari Ulang Tahun, Kita semua berharap akan ada perubahan signifikan dalam perjalanan tahun beriktunya, dan dengan ulang tahun, Kami berharap apa yang harus dilakukan untuk memenuhi impian maupun harapan yang tertunda, Dengan kata lain bahwa peringatan hari ulang tahun kabupaten merupakan refleksi kolektif atas sejumlah harapan dan impian masyarakat, serta refleksi korektif tentang apa saja yang telah dicapai dan belum diraih selama ini,” harapnya.
Ketua DPRD Halut ini juga mengatakan, bahwa dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah bersama DPRD terus berupaya memacu akselerasi pembangunan daerah di berbagai sektor, mulai dari Pasir Putih sampai dengan Apulea. Semua ini dapat dilakukan berkat kerja sama semua elemen yang ada di daerah ini, serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun ke tahun.
“Dukungan APBD itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partisipasi masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam membayar pajak, retribusi, maupun kewajiban- kewajiban lainnya. oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami memberikan apresiasi bagi seluruh masyarakat dan pelaku dunia usaha yang telah berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam membangun daerah ini sesuai dengan profesinya masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Janlis, pihaknya menyadari sungguh bahwa peningkatan APBD dari tahun ke tahun, belum mampu menjawab semua tuntutan kebutuhan masyarakat. Apalagi berdasarkan hasil kunjungan kerja Anggota DPRD melalui kegiatan Reses ke daerah pemilihannya masing-masing, masih juga ada sebagian kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi, sehingga tak heran jika masyarakat sering bertanya dimanakah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
“Ini perlu dipahami bersama, bahwa proses pembangunan itu sangat tergantung dari kondisi keuangan daerah, dan proses pembangunannyapun dilakukan secara bertahap sesuai urgensi dan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Ia berharap, Pemerintah Daerah, agar lebih selektif dan obyektif dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun-tahun mendatang, sehingga perlahan namun pasti, kebutuhan yang menjadi impian masyarakat dapat terwujud. Apalagi, tahun 2023 menuju ke 2024 sering juga disebut dengan tahun politik, dimana akan digelarnya Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara serentak di seluruh /wiiayah NKRI, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.
“Saat ini proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum sedang berjalan, dan kini telah memasuki tahapan pendaftaran calon di KPU oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu. Terhadap hal ini, Kami perlu menghimbau kepada Kita semua, baik para elite politik, maupun masyarakat sebagai pemilih, marilah sama-sama Kita jaga keamanan dan ketertiban, agar semua proses tahapan Pemilu dapat berjalan dengan baik, sesuai yang Kita harapkan,” Ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Halut, Muchlis Tapi Tapi dalam sambutannya menyebutkan tema Halmahera Utara Tahun 2023 ini adalah “Mantapkan Infrastruktur dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Serta Mendorong Transformasi Digital”. Dimana dengan Tema ini, Halut diarahkan untuk semakin mantapkan Infrastruktur sebagai unsur penting pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, serta melakukan transformasi digital dalam pekerjaan semua unit untuk mendapatkan produktifitas kerja yang terukur berkualitas dan berdaya saing.
Di HUT ke 20 tahun ini, marilah kita terus tingkatkan pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, karena
pencapaian indikator tersebut, mencerminkan kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat, untuk mengatasi persoalan kebutuhan dasar, yang meliputi infrastruktur dasar, antara lain berupa jalan, listrik, air bersih, dan yang terkait lainnya. Di sinilah dibutuhkan ketajaman arah dan kebijakan pembangunan daerah, serta konsistensi program kegiatan sebagaimana dokumen perencanaan daerah berdasarkan skala prioritas, dan anggaran yang proporsional.
Kedua memperhatikan perubahan regulasi terkait keuangan daerah, yakni pengalokasian anggaran yang semakin ketat dengan peruntukan yang sudah ditetapkan pada bidang tertentu, yakni: Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, serta P3K, maka fleksibilitas anggaran semakin dibatasi, yang akhirnya berkonsekuensi pada pembatasan program kegiatan tertentu.
“Di sinilah diperlukan kebijakan anggaran serta politik anggaran yang harus diperkuat,” ucapnya.
Disamoing itu, memperkuat korelasi sosial masyarakat agar tidak rentan pada berbagai dinamika pergesekan, disharmoni, dikotomi, yang pada gilirannya berakibatkan pada instabilitas daerah.
“Hal ini perlu diikhtiarkan sejak dini, karena perhelatan politik berupa pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah sudah semakin dekat. Peran-peran edukasi dan pencerahan politik menjadi point penting dalam membangun masyarakat seutuhnya, demi kesatuan dan persatuan untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama,” pintanya.
Willy
