SOLO,KONTRASNEW.com – Menanggapi kekecewaan Putra Mahkota Kraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro tentang penyesalannya bergabung dengan Republik, Dr HM Kalono, SH. Msi pengacara kondang ini kepada sejumlah wartawan mengungkapkan, semua itu sebagai teguran terhadap pemerintah RI yang dinilai mengabaikan amanah pewaris kerajaan. Seperti diberitakan sebelumnya, ungkapan KGPAA Hamangkunegoro itu tertera di unggahan Instagram @kgpaa Hamangkunegoro miliknya. Dimana disana tertulis, kekecewaannya untuk gabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Nyesel Gabung Republik, Percuma Republik kalau cuma untuk membohongi.
Dari unggahan itulah, maka menjadi kontroversial sehingga ramai menjadi perbicangan hangat di dunia maya alias media sosial. Bahkan para nitizen tak pelak lagimemberikan tanggapan yang beraneka ragam, sekaligus ungkapan ini menjadi viral. Misalnya, salah satu akun yang mengunggah ulang screenshot tersebut adalah @helmi_stbd. Lebih jauh Kalono mengatakan, terkait dengan hal ini perlu diingat sejarah berdirinya NKRI ini, memiliki wilayah yang luas sekali mulai dari Sabang sampai Merauke itu, merupakan kontribusi dari kerajaan-kerajaan di Indonesia. Mulai dari timur (Kerajaan Tidore) sampai barat (Kerajaan Samodra Pasai) di Aceh. “Salah satunya yang memiliki kontribusi besar, adalah Kraton Kasunanan Surakarta” tandasnya
Kerajaan ini menyerahkan wilayah kekuasaanya yang sangat luas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau yang terjadi sekarang ini adanya korupsi yang luar biasa, bahkan rakyat tanahnya banyak dirampas begitu saja. Maka sudah sepantasnya kalau kerajaan-kerajaan itu merasa kecewa. “Jadi kalau Putra Mahkota Kraton Surakarta sebagai pewaris tahta kerajaan Mataram Islam merasa kecewa sudah sewajarnya” ujar Kalono lagi. Maka dari itu, semesti menjadi koreksi dari Pemerintah RI yang sekarang berkuasa, sebab ini amanah dari banyak kerajaan. Jadi kalau kemudian pemerintah tidak bisa memberantas korupsi dan mensejahterakan masyarakat, ini merupakan bencana besar. “Maka seharusnya semua putra-putra pewaris tahta kerajaan ikut berteriak, namun mungkin tidak semuanya memiliki kemampuan untuk berteriak” tegasnya
Jadi sebenarnya kerajaan – kerajaan itu pantas menagih kepada pemerintah RI, sejarah ini seharusnya bisa diketahui seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi melinial. Hal ini dilakukan agar amanah yang diwariskan dari leluhur bisa kembali lurus, karena tujuan berdirinya negara ini untuk menyejahterakan rakyat. “Bukan sebalinya, mensejahterakan satu keluarga atau hanya konglomerat, jadi bukan wilayah negara Republik Indonesia ini, malah diserahkan kepada asing atau aseng” pungkasnya.
(Hong)
